Tegas BKN : Begitu Honorer K2 Tuntas Diangkat, Setelahnya Honorer Non Katagori

Pemerintah fokus pada honorer K2 dulu karena datanya sudah ada di BKN.

Begitu honorer K2 tuntas, tahap berikutnya adalah honorer non-K2. Semuanya akan melewati proses yang sama yaitu pendataan.

"Pemerintah intinya komitmen menyelesaikan masalah honorer. Namun, penyelesaiannya secara bertahap. Tahapan ini honorer K2, setelahnya non-K2," Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen.


Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah ingin fokus menyelesaikan honorer K2
Langkah awal yang dilakukan di antaranya melakukan sinkronisasi data antarinstansi baik di pusat maupun daerah.

Dia mengungkapkan, data honorer K2 sebanyak 438.590 harus disinkronisasi lagi.

Yakni terkait berapa honorer K2 yang sudah diterima CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Kemudian ada berapa yang meninggal, berhenti kerja, dan lain-lain.

"Nah, datanya itu akan dikeluarkan (dipisahkan, red) dari data honorer yang masih harus diselesaikan. Kalau dibuka semuanya untuk seluruh honorer, bisa-bisa jadi enggak selesai-selesai masalah honorer K2," kata Suharmen kepada JPNN.com, Kamis (27/2).

Dia menambahkan, pemerintah akan menyelesaikan masalah seluruh honorer secara bertahap.
sumber : Jambiekspre

Dialog Jin Muslim "Virus Corona Dikirim Amerika"_

lucu-lucuan yang mungkin benar, edisi dialog dengan jin muslim.

_virus corona dibuat dan dikirim oleh Amerika, juga sebab kesombangan China,
virus diantar dengan bantuan jin dari Amerika ,  sebab menurut Amerika , " China terlalu mendominasi dunia", dan hal ini hanya merupakan sala satu proyek dari freemason dan mereka punya lagi proyek yang sama,  keadaan virus dimana  terdapat juga sdikit  jin muslim  terlibat dalam pelaksaanaan pengiriman tersebut sebabnya karena jin muslim dendam pada China yang menganiaya muslim di daerah tsb,

Dialog Jin bersama Syeikh Bin Halima

Meskipun setelah dialog jin muslim ( mereka ) menyadari kesalahan tersebut, sebab hanya Allah SWT yang bisa menghukum umat manusia.

Sang Baco dan Pemeran Jin Genderuwo

Realisasi penyebaran virus dengan penanaman sedalam 3 meter di tempat sentral tertentu dan diresap oleh tanaman dan disebar pula oleh hewan, lalu di manfaatkanlah oleh manusia sebagai santapan,

Virus di-implemetasikan untuk membuat chaos seluruh dunia dengan membunuh masyarakat, seperti yang kita tahu proyek iluminiti untuk membawa populasi manusia kembali 500 juta manusia sahaja ?, maka sebagian manusia harus dibunuh lewat perang, penyakit dan peracunan makanan dsb.
______
Serial "Dialog dengan Jin Muslim", bersama syeikh Ben Halimaa Abderraouf.
Video > https://www.youtube.com/watch?v=bUTjLyKZP3U

Rapat ASN Alot, Pemerintah Hanya Mau Selesaikan Honorer K2

Rapat Panitia Kerja (Panja) Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI dengan tujuh kementerian/lembaga membahas penyelesaian masalah honorer, berlangsung alot.

Pasalnya, antara pemerintah dan DPR terdapat perbedaan soal jenis honorer yang mana yang akan diselesaikan hingga 2023 mendatang.


DPR berkeinginan agar seluruh honorer diangkat, tetapi ada skala prioritas. Namun, usulan itu ditolak mentah-mentah pemerintah karena mereka ditenggat hingga 22 Maret 2020 untuk menyerahkan roadmap penyelesaian honorer K2 sebagaimana yang tertuang dalam PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Dari balik pintu Komisi II, antara pemerintah dan sebagian anggota DPR sempat bersitegang soal sinkronisasi data honorer K2.

Awalnya, dalam rumusan kesimpulan rapat dituliskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diminta melakukan sinkronisasi data honorer K2 baik di instansi pusat dan daerah untuk dibuatkan roadmap penyelesaian honorer K2 sesuai PP Manajemen PPPK.


Namun kemudian, kata “K2” dihapus, diubah menjadi “honorer”. Ada lima kali terjadi perubahan, honorer K2 kemudian diubah jadi honorer. Dan yang kelima kali diputuskan tenaga honorer tetapi diprioritaskan honorer K2.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen yang ditemui  usai rapat Panja tertutup, menegaskan, pemerintah memang tidak mau menyelesaikan di luar honorer K2. Mereka fokus honorer K2 karena datanya sudah ada di database BKN.

"Yang sekarang kami lakukan sinkronisasi data lagi. Data 438.590 honorer K2 kan belum divalidasi lagi. Belum dikurangi yang sudah jadi PNS, PPPK, meninggal, berhenti, dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Suharmen, tidak akan cukup waktu bagi pemerintah untuk membuat roadmap pengangkatan PPPK hingga 2023 kalau data honorernya meluas.


Itu sebabnya akhirnya disepakati, hanya fokus honorer K2 yang akan dibuatkan roadmap lewat jalur PPPK karena banyak usia sudah di atas 35 tahun.

"Kalau mau dimasukin honorer di luar honorer K2 lagi, kapan selesainya. Lagipula itu kan amanat PP Manajemen PPPK. Kalau mau masukin semua harus diubah dulu," tandasnya.

sumber : jpnn

Kepala BPIP Lakukan Penodaan Agama "Salam Pancasila"

Guru Besar Pancasila Undip ( Pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila dari Universitas Diponegoro Semarang), Profesor Suteki mengatakan, pernyataan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila menyimpang dari hukum. Bahkan ia menilai Yudian jelas-jelas telah melanggar Pasal 156 tentang Penodaan Agama.



“Pernyataan bahwa musuh terbesar Pancasila itu agama dan kemudian konstitusi itu di atas kitab suci, saya katakan ini ada dugaan kuat telah terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 156 atau Pasal 156 a KUHP tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama,” ungkap Suteki dalam diskusi ILC tvOne, Selasa malam (18/02/2020) dikutip dari Vivanews.com.

Menurut Guru Besar Undip itu, aparat kepolisian harus turun tangan dalam permasalahan ini. Sebab, jika dikembalikan kepada KUHP, Pasal 156 itu merupakan delik biasa yang tidak perlu menunggu adanya aduan. Selain itu, pernyataan Yudian juga berpotensi melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Jadi ini bukan delik aduan, tetapi delik biasa yang berarti ada bukti yang cukup. Polisi bisa langsung memeriksa yang bersangkutan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Belum lagi kalau kita kaitkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE itu juga memenuhi unsur Pasal 28 ayat 2, tentang menyatakan dan mengeluarkan perasaan permusuhan terhadap salah satu atau beberapa golongan,” ujar Suteki.

Meski telah melakukan klarifikasi, namun Yudian harus diproses hukum. Jika memang Pemerintah dan aparat kepolisian peduli dengan permasalahan ini, maka harus ada langkah tegas.

“Kalau ini enggak diproses, apa perlu kita demo berjilid-jilid lagi? Jadi permasalahan besar di situ Kalau ini ada kepedulian terhadap itu. Meski sudah klarifikasi apa itu selesai? saya katakan tidak cukup. ini adalah negara hukum bukan negara klarifikasi,” ujarnya._ red: asyakira

Seperti Iblis Virus Corona ini Bermutasi, 1.115 orang Tewas, 634 Penumpang Kapal Terinfeksi

Seperti Iblis pelaku Virus Corona ini, menyebar dengan cepat, WHO siagakan virus ini COVID-19 Bermutasi, Bakal Makin Susah Bikin Vaksin?, Dokter yang mengobati virus ini di Wuhan juga ikut tewas.


WHO resmi menamai virus Corona yang menewaskan 1.115 orang. Virus mematikan yang pertama kali diidentifikasi di China pada 31 Desember itu dinamai COVID-19. Di tengah perjuangan menciptakan vaksin, virus corona COVID-19 terindikasi mengalami mutasi


Virus corona bermutasi di China. memerlukan waspada siagai, dilaporkan sudah terjadi di China, hal rumit  mempengaruhi proses pembuatan vaksin yang tengah dikerjakan para ilmuwan?
Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof Amin Soebandrio mengatakan bahwa tidak semua virus yang bermutasi berubah secara total, dan bagian yang tidak berubah itu lah yang akan dijadikan vaksin.

Sebanyak 634 penumpang kapal pesiar Diamond Princess positif terinfeksi virus corona COVID-19. Sesditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr Achmad Yurianto, khawatir akan adanya virus yang bermutasi di dalam kapal pesiar itu.

"Jadi walaupun ada bagian lain yang bermutasi, tetap ada bagian lain yang tidak berubah. Nah itu yang harus diambil untuk jadi calon vaksin," kata Prof Amin,  Jumat (21/2/2020).

Meskipun begitu, Prof Amin menegaskan bahwa bagian-bagian virus corona yang telah berubah itu tak boleh diabaikan, dan tetap perlu dipelajari lebih lanjut.

"Tentunya kita harus pelajari terus, virus yang bersirkulasi itu mutasinya di bagian-bagian mana saja dan itu harus dikonfirmasi terus," tuturnya

Dukungan 100 Bupati, GTKHNK 35+ Minta Presiden Terbitkan Keppres Angkat PNS Tanpa tes

Wadah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun mengharapkan ​​​​​​Presiden Joko Widodo untuk dapat segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan GTKHNK 35+ untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes.

Ketua Umum GTKHNK 35+ Nasrullah di Jakarta, Jumat, mengatakan lebih dari 2.000 anggota GTKHNK 35+ dari berbagai daerah di Tanah Air berkumpul di ICC Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (20/2) untuk menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas).


“Kami melakukan deklarasi nasional untuk mendorong Presiden menerbitkan Keppres pengangkatan GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa melalui tes,” kata Nasrullah.

Pihaknya juga berharap Pemerintah Pusat memberikan gaji sesuai UMK dari APBN sesuai sistem gaji bulanan dan bukan per jam.

Pada rakornas itu anggota GTKHNK 35+​ juga hadir mewakili rekan-rekannya dari daerah bahkan ada yang terbang langsung dari Wajo Sulsel, Bangka Belitung, hingga NTT.

Nasrullah mengatakan sampai saat ini gerakan tersebut telah mendapatkan dukungan dari hampir 100 pemerintah daerah/pemerintah provinsi/ketua DPRD provinsi maupun Kota.

“Kami sudah mengantongi dukungan resmi dari hampir 100 bupati, wali kota, ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia,” katanya.

GTKHNK 35+ merupakan wadah bagi para guru, tenaga kependidikan, hingga penjaga sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Mereka datang dengan menggunakan berbagai armada transportasi baik dengan menggunakan pesawat, bus, sewa mobil, hingga kapal secara swadaya.

Bahkan tidak sedikit yang mengalami kendala di perjalanan, termasuk kesulitan mendapatkan fasilitas kamar mandi, ban kendaraan pecah, sampai tidak mendapatkan makan.

 Banyakpula dari mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, salah satunya hingga 40 tahun dengan gaji saat ini sebesar Rp250.000 perbulan.

Rapat yang dihadiri ribuan perwakilan itu diharapkan ke depan bisa kembali mendapatkan dukungan dari Pemda, DPRD, dan PGRI dari seluruh Indonesia.
“Kami meminta pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bersama mendorong Presiden segera mengeluarkan Keppres,” katanya.


GTKHNK 35+ tidak akan menggelar rakornas kembali dalam dua bulan ke depan jika Keppres yang dimaksud terbit, demikian Nasrullah

sumber : Antara