Bayar Tunai Rp 1,4 triliun, Gratis SPP SMA dan SMK Negeri se-Provinsi
Minggu, Juni 07, 2020Telah jadi keputusan di APBD 2020 tahun ini, untuk SMA/SMK dan SLB negeri yang ada di wilayah kewenangan Pemprov, bahwa iuran SPP digratiskan selama 6 bulan, Juli sampai Desember 2020," ujar Abdul saat dikonfirmasi , Sabtu (6/6/2020).
Pemprov Jabar menggratiskan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran 2020/2021. Anggaran Rp 1,4 triliun disiapkan untuk merealisasi kebijakan tersebut.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan anggaran untuk menggratiskan SPP SMA/SMK sederajat kemungkinan terealisasi pada tahun ajaran 2020/2021. Pasalnya dana tersebut tak tersentuh refocusing anggaran COVID-19.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan, membenarkan bahwa dalam APBD Jabar 2020, sudah disetujui dalam sidang paripurna penetapan APBD Jabar 2020 kemarin untuk anggaran membebaskan biaya iuran bulanan peserta didik tingkat SMA/SMK Negeri sebesar Rp.750 miliar.
Anggaran sebesar Rp.750 Miliar tersebut hanya diperuntukan bagi SMA/SMK Negeri saja, dan untuk SMA/SMK Swasta, DPRD Jabar juga mendukung dan menyetujui usulan Pemprov Jabar untuk memberikan dukungan anggaran tetapi sifatnya hibah.Sedangkan bagi Madrasyah Aliyah (MA), sifatnya bantuan yang disalurkan melalui Kemenag. Demikian dikatakan Ketua komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan yang akrab disapa Dadung ini kepada faktabandungraya.com saat dihubungan melalui telepon selulernya, Kamis (28/11-2019).
DPRD Jabar, ia menegaskan, mendukung penuh program tersebut. Apalagi kebijakan itu bisa menjadi angin segar bagi orang tua yang ekonominya terdampak pandemi Corona.
"Anggarannya tidak diganggu (refocusing) dan dialihkan untuk program realokasi COVID-19, ini program prioritas gubernur dan dewan mendukung itu. Saya salah satu anggota banggar yang hadir full dalam pembahasan anggaran untuk program iuran bulanan pendidikan gratis di APBD 2020 ini," tuturnya.
Untuk sementara, ujar Abdul, program tersebut akan berlangsung pada Juli hingga Desember atau enam bulan. "Tahun depan kalau disepakati itu sampai 2021, kita lihat perkembangannya," kata politisi dari PKS itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika tidak memberikan respons saat mengonfirmasinya lewat pesan singkat dan telepon.
(yum/bbn)
0 comments